Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana

The development theoretical about basic and purpose criminal prosecution establish along with the doctrine of his time. The beginning of emergence of the revenge theory is crime or revenge as basic criminal persecution. The critical of weak of revenge theory appears purpose theory, that supposed criminal be used to prevent the crime.

15 Sudarto, Hukum Pidana 1 A -1 B, (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991) hlm. 32 16 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 44-5 17 Moeljatno, Asas -asas Hukum Pidana, Cetakan Ke 5(Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 54 18 Op.Cit, Sudarto, hlm. 89 Subjek Tindak Pidana Militer Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku.2 Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna kata “Barangsiapa”3, tetapi dalam perkembangannya subjek kebijakan kriminal hukum pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut waktu, reformasi hukum pidana, perkembangan formulasi konsep RUU KUH, dan kebijakan penanggulangan Tindak Pidana baik menurut KUHP dan RUU KUHP. Dalam hukum pidana Islam, dikenal adanya 5 asas. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas legalitas, asas amar makruf nahi munkar, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas. Dalam Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Muhammad Nur menerangkan penjelasan akan asas ini secara terperinci, berikut paparan selengkapnya.
dengan aturan hukum yang ada. Hal ini bisa terjadi karena aturan hukum tidak lagi menjadi standar untuk menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana/kejahatan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai: 1.
Sebelum memilih judul skripsi, lakukanlah riset terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang aktual dalam bidang hukum pidana. Baca jurnal, artikel, dan berita terkait hukum pidana agar Anda dapat menemukan topik yang menarik dan berkaitan dengan isu-isu terkini. 3. Diskusikan dengan Dosen Pembimbing w9oTJNC.
  • 327rtea4od.pages.dev/193
  • 327rtea4od.pages.dev/108
  • 327rtea4od.pages.dev/410
  • 327rtea4od.pages.dev/154
  • 327rtea4od.pages.dev/454
  • 327rtea4od.pages.dev/357
  • 327rtea4od.pages.dev/333
  • 327rtea4od.pages.dev/391

    • contoh artikel hukum pidana